TRIBUNJABAR.ID – Tak semua siswa bisa tertampung di sekolah negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pun menyiapkan 700 sekolah swasta untuk menampung calon siswa yang tidak diterima di Sekolah Negeri.
Sekolah-sekolah swasta yang akan menampung calon siswa tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar.
Setidaknya ada 700 sekolah swasat yang menjalin kerja sama dengan pemprov Jabar.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lewat akun Tiktoknya @dedimulyadiofficial.
Dedi Mulyadi pun mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar mempersiapkan sejumlah opsi pilihan sekolah, dari penyangga hingga swasta.
“Bagi yang wilayah perbatasan, nanti ada sekolah penyangga, manfaatkan, yang penting anak-anak kita sekolah.”
“Bagi mereka yang anak-anaknya tidak bisa setiap hari ke sekolah, manfaatkan sekolah terbuka. Ini juga negeri, ijazah negeri, dan bisa jadi sekolah bergengsi,” beber Dedi Mulyadi.
Khusus sekolah swasta, kata Dedi Mulyadi, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman dengan 700 sekolah swasta kerja sama.
“Bagi mereka yang pada akhirnya tidak bisa sekolah di negeri, bisa masuk ke swasta yang siang ini nota kesepahamannya ditandatangani.”
“Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 700 sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi,” paparnya.
Skema Bantuan untuk Siswa di Sekolah Swasta
Dedi Mulyadi pun mengungkap bahwa bantuan akan diberikan dalam bentuk beasiswa Pancawaluya.
Para calon murid yang nanti bersekolah di SMA/SMK Swasta kerja sama tidak akan dipungut biaya karena ada skema beasiswa.
“Kita nanti memasuki era di mana anak-anak sekolah negeri dan sekolah swasta yang kerja sama dengan pemerintah provinsi tidak dipungut biaya oleh sekolah.”
“Biayanya sudah diberikan dalam bentuk beasiswa Pancawaluya, sehingga kita memasuki sebuah era di mana negara bertanggung jawab atas pendidikan warganya,” katanya.
Berdasarkan kalkulasi terkini, tercatat ada sekitar 77 ribu calon siswa yang posisinya belum terakomodasi di bangku sekolah negeri.
Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto.
“Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan,” ungkap Kadisdik.
Kemitraan ini sedang digenjot oleh jajaran Cabang Disdik di tiap-tiap wilayah, dengan prioritas utama pada zona-zona yang memiliki angka penumpukan calon murid tertinggi.
“Melalui skema tersebut, biaya pendidikan seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Langkah pengamanan tambahan juga ditempuh lewat optimalisasi operasional SMA Terbuka di titik-titik krusial agar hak belajar setiap anak di Jawa Barat tetap terpenuhi.
Purwanto meminta para orang tua untuk tidak panik dan tetap mempercayai kredibilitas sistem penataan ini. Pengolahan data dipastikan berjalan transparan serta adaptif terhadap dinamika di lapangan.
“Kami memastikan data calon murid tetap aman dan tidak ada manipulasi dalam proses ini. Atas berbagai kendala yang terjadi, kami kembali memohon maaf dan akan terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
Dalam skema yang sebelumnya disampaikan Disdik Jabar, bantuan biaya pendidikan dapat diberikan melalui program beasiswa.
Bantuan itu berupa DSP maksimal Rp 1,5 juta dan SPP maksimal Rp 100.000 per bulan.
Sumber:
https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1175871/skema-bantuan-untuk-siswa-yang-disalurkan-ke-sekolah-swasta-bantuan-dsp-spp-hingga-beasiswa?page=2.