PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi terus mengintensifkan berbagai upaya untuk menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah penguatan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Pasalnya, beberapa tahun terakhir, pendidikan kesetaraan di Kota Cimahi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika dahulu PKBM dan SKB kerap dipandang sebagai pilihan terakhir bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses sekolah formal, kini keberadaannya semakin diakui sebagai jalur pendidikan yang memiliki kualitas dan kesempatan yang setara.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Nana Suyatna mengatakan, bahwa pendidikan di PKBM memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan formal. Bahkan, peserta didik di jalur kesetaraan juga memiliki banyak potensi dan prestasi yang layak mendapatkan ruang untuk berkembang.
“Kami ingin menyampaikan bahwa pendidikan di PKBM sama dengan pendidikan formal. Banyak talenta peserta didik dari pendidikan kesetaraan yang bisa ditonjolkan dan diapresiasi. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan di Cimahi dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lain untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik PKBM,” ujar Nana saat ditemui pada Selasa, 2 Juni 2026.
Ia menjelaskan, peserta didik dari jalur kesetaraan juga seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi tingkat daerah maupun provinsi, termasuk di bidang olahraga.
“Selama ini berbagai ajang olahraga pelajar lebih banyak diikuti peserta dari sekolah formal. Padahal jika ada siswa PKBM yang memiliki bakat dan kemampuan yang baik, mengapa tidak kita dorong untuk ikut serta dalam Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Tahun 2026. Mereka juga berstatus pelajar dan memiliki hak yang sama untuk berprestasi,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS), ia mengungkapkan, Pemkot Cimahi telah melakukan pendataan secara menyeluruh dengan melibatkan aparatur kewilayahan. Data yang diperoleh kemudian disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memastikan validitas informasi.
Setelah proses pendataan selesai, ia menyebutkan, PKBM di Kota Cimahi ditugaskan melakukan visitasi kepada anak-anak yang teridentifikasi tidak bersekolah. Langkah ini dilakukan untuk membujuk dan memotivasi mereka agar kembali melanjutkan pendidikan.
“Kami melakukan pendataan bersama aparatur kewilayahan karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Data itu kemudian kami sinkronkan dengan Dapodik dan selanjutnya PKBM melakukan kunjungan langsung kepada anak-anak yang terindikasi tidak sekolah agar mereka kembali melanjutkan pendidikan,” ucapnya.
Selain itu, ia menuturkan, bahwa upaya yang dilakukan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Cimahi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat sekaligus memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga.
Selain melakukan pendekatan langsung kepada anak-anak putus sekolah, ia menambahkan, Pemkot Cimahi juga memberikan dukungan melalui bantuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan berupa alat tulis sekolah bagi peserta didik yang mengalami kendala ekonomi.
“Kami tidak ingin ada anak di Kota Cimahi yang tidak sekolah. Untuk membantu mereka, pemerintah setiap tahun memberikan bantuan alat tulis dan kebutuhan belajar lainnya bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.
Disinggung terkait faktor penyebab anak putus sekolah di Cimahi, ia mengklaim, tidak semata-mata karena masalah ekonomi. Sejumlah kasus juga dipengaruhi kondisi keluarga maupun tuntutan pekerjaan. Karena itu, sistem pembelajaran di PKBM yang lebih fleksibel menjadi solusi bagi mereka yang harus bekerja sambil melanjutkan pendidikan.
“PKBM memiliki keunggulan karena jadwal belajarnya lebih fleksibel. Ada peserta didik yang harus bekerja terlebih dahulu, kemudian mengikuti kegiatan belajar sesuai jadwal yang tersedia,” katanya.
Selanjutnya, kata dia, kualitas pendidikan nonformal saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Sebab, Pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana, mulai dari perangkat pembelajaran digital, laptop, hingga program revitalisasi gedung dan fasilitas pendidikan.
“Seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Tujuannya sama, yaitu memastikan anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan yang layak,” tuturnya.
Berdasarkan hasil pendataan terakhir, lanjut dia, jumlah anak putus sekolah di Kota Cimahi tercatat sekitar 775 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 710 anak telah berhasil terverifikasi dan menjadi sasaran program pengembalian ke bangku pendidikan.
“Sebagian besar sudah terverifikasi dan terus kami dorong agar kembali bersekolah. Harapan kami, pada tahun ajaran baru seluruh anak yang terdata bisa kembali melanjutkan pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan,” jelasnya.
Ia mengakui proses mengembalikan anak putus sekolah ke dunia pendidikan tidak mudah. Banyak di antara mereka yang sudah kehilangan motivasi untuk belajar sehingga diperlukan pendekatan khusus dan pendampingan berkelanjutan.
“Kami harus melakukan upaya lebih ketika ada anak yang sudah menyatakan tidak ingin sekolah lagi. Karena itu kami melibatkan PKBM untuk membantu membujuk, mendampingi, dan memotivasi mereka agar tetap melanjutkan pendidikan,” kata dia.
Oleh karenanya, ia menegaskan, Disdik Kota Cimahi terus mencatat angka putus sekolah masih didominasi kelompok usia setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pendidikan menengah dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang kerja yang lebih baik di masa depan.
“Melalui penguatan pendidikan formal dan nonformal secara bersamaan, Pemkot Cimahi optimistis target menekan angka putus sekolah dapat tercapai sekaligus menciptakan generasi muda yang lebih terdidik, produktif, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sumber:
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-0110247507/ratusan-anak-di-cimahi-tercatat-putus-sekolah-disdik-klaim-pendidikan-pkbm-jadi-solusi?page=all