TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Ketika bencana terjadi, perempuan dan anak kerap menghadapi risiko yang berbeda. Meski demikian, sosialisasi mengenai mitigasi bencana di tingkat masyarakat, selama ini masih banyak menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berada di garis depan.
Kondisi itu yang mendorong Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam program pengabdian kepada masyarakat 2026 melalui skema Bottom Up bertajuk Pengembangan Rencana Aksi Mitigasi Bencana Perdesaan Berbasis Komunitas Perempuan di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kota, Sabtu (26/9/2026).
Ketua Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Teti Armiati Argo, mengatakan perempuan harus didorong agar ikut terlibat dalam menentukan langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
“Selama ini pengelolaan bencana banyaknya ke laki-laki. Karena dianggap harus kuat, bisa membawa barang, melindungi dan membawa keluarga,” ujar Teti.
Menurut dia, anggapan tersebut membuat peran perempuan dalam mitigasi bencana kerap luput.
Padahal, perempuan memiliki kebutuhan dan pengalaman yang tidak selalu sama dengan laki-laki ketika menghadapi bencana.
Ia mencontohkan pengalaman saat bencana tsunami Aceh 2004. Ketika itu, belum banyak pembelajaran di masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan ketika bencana datang.
Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang menghadapi risiko besar.
“Karena yang membawa anak itu ibu-ibu. Ibu-ibu tidak bisa lari kencang. Bapak-bapak bisa lari kencang, dia pilih membawa anak yang lebih besar,” kata Teti.
Karena itu, menurut Teti, mitigasi bencana perlu dibangun dari komunitas dan melibatkan perempuan sejak tahap perencanaan.
Bukan hanya ketika bantuan dibagikan setelah bencana terjadi.
Kebutuhan perempuan, misalnya, sering kali tidak langsung terlihat dalam situasi darurat.
Bantuan pakaian mungkin tersedia, tetapi kebutuhan seperti makanan bayi, popok dan pembalut belum tentu ikut terpikirkan.
“Kadang-kadang banyak pakaian perempuan, banyak baju perempuan, tapi baju anak-anak tidak ada, makanan bayi tidak ada, pampers tidak ada, pembalut tidak ada. Padahal butuh,” ujarnya.
Program tersebut juga menyasar perempuan petani karena sektor pertanian memiliki kerentanan tersendiri ketika terjadi bencana maupun perubahan iklim.
“Kerusakan lahan pertanian bukan hanya berarti hilangnya sumber pangan, tetapi juga dapat mengganggu sumber penghidupan keluarga di pedesaan,” ujarnya
Karena itu, masyarakat didorong memikirkan alternatif apabila lahan pertanian tidak lagi dapat digunakan.
Teti mengatakan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah diversifikasi pertanian.
Jika satu sumber pangan terganggu akibat bencana, masyarakat masih memiliki pilihan sumber pangan lainnya.
“Suka atau tidak suka, pertanian pedesaan itu menjadi sumber penghidupannya, dari pangannya. Kalau sumber pangannya terganggu, ada tidak alternatif sumber pangan lain?” katanya.
Persoalan lain adalah kondisi lahan yang berada di wilayah dengan kemiringan cukup terjal.
Menurut Teti, cara mengelola lahan perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut.
Pemilihan pola tanam tidak bisa hanya didasarkan pada hasil produksi dalam waktu singkat.
Ia mencontohkan penanaman secara vertikal yang memang dapat mengejar produktivitas, tetapi bisa menyulitkan ketika terjadi bencana dan lahan mengalami kerusakan.
“Dia lupa kalau kena bencana itu susah dikembalikan. Sehingga model sengkedan tetap lebih bagus sebenarnya,” ujarnya.
Kendati demikian, kondisi lahan, jenis tanah dan tingkat kemiringan tetap perlu diperhitungkan.
Pada lahan yang sangat terjal, masyarakat juga perlu mempertimbangkan jenis tanaman yang sesuai.
“Petani yang sudah lama menggarap lahan biasanya memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman,” imbuhnya.
Persoalan justru bisa muncul ketika petani baru lebih berorientasi pada hasil ekonomi dalam waktu singkat tanpa memperhitungkan dampak terhadap lahan.
“Hal yang dicari pokoknya saya menghasilkan sesuatu dalam jangka waktu pendek, enggak peduli dampaknya. Kalau nanti lahannya sudah rusak, saya tinggal juga enggak apa-apa karena saya sudah dapat,” katanya.
Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam program ini tidak berhenti pada pelatihan.
Penguatan dilakukan melalui komunitas yang sudah berkembang di masyarakat.
Pihaknya sendiri bekerja sama dengan wilayah binaan di dua lokasi kegiatan.
Di salah satu wilayah, misalnya, terdapat komunitas Bale Istri dan Bale Suami yang sebelumnya bergerak dalam penguatan peran serta kepemimpinan perempuan.
Kini, pendekatan tersebut diperluas dengan memasukkan isu pertanian dan mitigasi bencana.
Sementara pada komunitas Puan Hayati, penguatan diarahkan agar perempuan berani menyampaikan kebutuhan khusus mereka dalam situasi bencana maupun ketika menghadapi persoalan ekonomi keluarga.
“Ketahanan masyarakat juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mengambil keputusan bersama. Tekanan terhadap pendapatan keluarga, seharusnya dibicarakan dan diputuskan secara bersama, termasuk ketika harus menentukan pengeluaran mana yang perlu dikurangi,” tuturnya.
Ia menilai pendekatan berbasis komunitas menjadi penting karena masyarakat pedesaan masih memiliki kepedulian bersama yang relatif kuat.
“Pengelolaan secara kekeluargaan dan secara komunitas. Selain keluarga juga extended family-nya diikutsertakan supaya ada awareness,” katanya.
Teti berharap masyarakat tidak hanya mengetahui istilah desa tangguh bencana, tetapi benar-benar memiliki rencana yang bisa dijalankan ketika menghadapi bencana
Sumber:
https://jabar.tribunnews.com/community/1185440/perempuan-didorong-jadi-bagian-penting-mitigasi-bencana-di-pedesaan?page=3.